PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN 2006

4 11 2009

Asesmen Awal 2006

Kondisi

  • Dampak kenaikan BBM

Pada awal 2006, pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM. Naiknya harga minyak ini akan berdampak pada berbagai sector di rumah tangga sampai industry. Jika BBM naik, maka harga beberapa barang yang berhubungan dengan BBM pun akan naik, contohnya:

  1. Kenaikan ongkos angkutan umum hingga 20-50%
  2. Kemudian diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok seperti sembako. Hal ini terjadi karena para penjual unruk mengangkut barang dagangannya harus memanfaat transportasi umum yang mengalami kenaikkan tariff.
  3. Karyawan menuntut kenaikan gaji seiring dengan kenaikan biaya transportasi menuju kantor, dll.

 

  • Inflasi Tinggi

 

Inflasi adalah kenaikkan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Kenaikkan harga minyak memicu kenaikan ongkos angkutan umum yang kemudian memberi dampak pada berbagai sector yang berhubungan dengan angkutan ataupun BBM. Harga kemudian meningkat secara terus-menerus dan bersifat umum. Hal itulah yang menyebabkan tingkat inflasi tinggi.

 

  • Daya Beli Rendah

Inflas tersebut menyebabkan harga akan kebutuhan pokok menjulang tinggi. Tingginya harga barang-barang tersebut berdampak pada daya beli masyarakat. Misalnya, sebelum kenaikan harga, dengan Rp. 1.000,00 kita bisa mendapatkan 10 buah permen, sedangkan setelah inflasi terjadi, dengan Rp. 1.000,00 kita hanya memperoleh 6 buah permen. Dengan mengasumsikan tingkat pendapatan yang sama (baik sebelum maupun sesudah inflasi terjadi) dan dengan harga yang sudah meningkat, masyarakat hanya dapat membeli barang sama dengan jumlah yang lebih sedikit. Hal itulah yang menyebbkan daya beli masyarakat menurun.

 

  • Nilai Tukar Rendah

 

Dengan inflasi yang tinggi, pengusaha akan cenderung beralih ke pasar di luar negeri yang tingkat inflasinya lebih stabil dan lebih memberi keuntungan. Investasi di Indonesia pun akan menurun dan berdampak pada permintaan terhadap rupiah yang akan menurun seiring dengan penurunan investasi dalam negeri. Hal ini menyebabkan nilai tukar rupiah menjadi melemah.

 

 

Masalah Mikrostruktural

Kondisi-kondisi di atas menimbulkan beberapa masalah mikrostruktural, di antaranya:

 

  • Rigiditas dan Inefisiensi Perekonomian

 

Masalah yang pertama, yaitu masalah yang menyangkut tentang siklus perekonomian dalam negeri. Kegiatan perekonomian  dalam negeri berjalan dengan kaku dan tidak efisien. Pabrik yang awalnya dapat memproduksi lebih dari 1000 unit per hari, produktivitasnya turun menjadi 500 unit per hari akibat tingginya biaya bahan baku dan tingginya biaya angkut bahan baku produksi. Hal ini menebabkan tidak efisiennya produksi barang yang kemudian berdampak pada perekonomian dalam negeri. Sedangkan turunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga tersebut menyebabkan roda perekonomian sedikit kaku dan tersendat-sendat.

 

  • Ekses Likuiditas di Sector Perbankan

 

Kakunya roda perekonomian tersebut menyebabkan jumlah uang yang beredar di pasar sedikit dan memicu ekses likuiitas di sector perbankan. Hal ini merupakan kondisi yang tidak baik dan kalau biarkan, perekonomian negara kita akan terus terpuruk.

 

  • Persistensi Inflasi

Di sini pemerintah tidak dapat menargetkan sasaran inflasi tertentu di masa depan sebagai sasaran akhir, baik berua poin maupun range. Target inflasi inilah yang akan dijadikan tujuan utama kebijakan moneter. Penargetan inflasi ini telah terbukti berhasil dalam mengurangi inflasi dan meningkatan kinerja perekonomian di negara penggunannya.

 

Masalah-masalah ini dipengaruhi oleh beberapa factor, yaitu:

  • Factor Global

 

Faktor global ini mencakup:

  • Pertumbuhan ekonomi dan inflasi dunia relative tinggi
  • Ekses likuiditas dunia
  • Harga minyak dan komoditi yang tinggi
  • Kebijakan moneter ketat

 

  • Faktor Domestik

 

Faktor ini mencakup:

  • Daya beli masih rendah
  • Proses dan realisasi anggaran lama
  • Kendala iklim investasi, infrastruktur, dan energy
  • Bank ekstra hati-hati
  • Aliran modal jangka pendek dan nilai tukar rentan
  • Pasokan barang dan administered price
  • Ekspektasi inflasi adaptif
  • Bencana alam

 

Masalah-masalah mikrostruktural tersebut memaksa pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan:

 

  • Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan (yang bih baik) dengan mengatur jumlah uang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi lebih baik adalah meningkatnya outut keseimbangan dan atau terpliharanya stabilitas harga (inflasi terkontrol).

 

Ada tiga instrument utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar, yaitu operasi pasar terbuka (open market operation), fasilitas diskonto (discount rate), dan ratio cadangan wajib (reserve requirement ratio)

 

Pada tahun 2006, pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter, yaitu melakukan penurunan BI Rate mulai Mei 2006. Hal ini dilakukan untuk menambah jumalah uang yang berbeda. Dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih murah, maka keinginan bank-bank untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi lebih besar. Tingkat bunga pinjaman bank-bank bagi para nasabahnya pun akan menurun. Hal ini biasanya dimanfaatkan oleh para nasabah untuk meminjam uang di bank. Dengan begitu, jumlah uang yang beredar di pasar pun akan bertambah. Hal ini dapat menjalankan roda perekonomian yang awalnya berjalan kaku dan tidak efisien. Daya beli masyarakt dan produktivitas pabrik pun akan meningkat yang dibantu oleh pinjaman bank dengan bunga yang relative kecil.

 

  • Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiscal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola/mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Tujuan kebijakan ini sama dengan kebijakan moneter, yang membedakan hanya instrmen kebijakannya saja.

 

Besarnya pajak yang diterima pemerintah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sebaliknya pajak dapat mempengaruhi pola laku produksi dan atau konsumsi.

 

Akibat roda perekonomian yang mengalami rigiditas dan inefisien, pemerintah melakukan:

  • Keseimbangan, kesinambungan dan stimulus

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pajak dapat mempengaruhi pola perilaku produksi dan atau konsumsi. Untuk menggerakkan roda perekonoian di daa negeri, pemerintah memberikan stimulus kepada para produsen berupa penurunan pajak penjualan (PPn). Penurun pajak penjulan ini akan merangsang para prdusen untuk meningkatkan jumlah output pabriknya. PPn ini merupakan pajak tidak langsung, yaitu pajak yang beban pajaknya dapat digeser kepada wajib pajak yang lain (tax incidence). Biasanya para produsen menggeser sebagian atau seluruh beban pajaknya kepada konsumen. Dengan turunnya PPn, maka dapat menurunkan harga barang tersebut. Sehingga konsumen pun akan lebih tertarik membeli barang tersebut. Dengan demikian, roda perekonomian dalam negeri pun akan kembali berputar.

 

  • Struktur pembiayaan domestic

Infrastuktur negara yang kurang baik juga dapat menyebabkan kurangnya investasi pihak asing ke dalam negeri. Untuk itu, dengan menggunakan pajak, pemerintah dapat memperbaiki infrastuktur yang ada dan menambah pasokan energy ke seluruh Indonesia, sehingga dapat menarik pihak asing untuk berinvestasi di Indonesia. Investasi pihak asing akan meningkatkan lapangan pekerjaan karena secara otomatis pihak asing tersebut akan mendirikan kantor yang membuthkan tenaga kerja. Hal ini dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia dan meningkatkan pendapatan per kapita negara. Hal ini akan menguntungkan negara pula karena penerimaan negara melalui pajak penghasilan pun akan meningkat. Dan keuntungan itu bisa digunakan lagi untuk pembangun negara ini ke arah yang lebih baik.

 

  • Percepatan realisasi anggaran dan BLT

 

Dengan tingkat pendapatan yang sama, sedangkan harga kebutuhan pokok yang meningkat, daya beli masyarakat akan menurun yang kemudian akan berdampak pada roda perekonomian negara ini. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah memberikan stimulus kepada masyarakat dengan memberikan bantuan melalui BLT (Bantuan Langsung Tunai). Dengan bantuan tunai itu, lagi-lagi pemerintah dapat menggerakan roda perekonomian yang tadinya kaku. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Hal itu terjadi karena daya beli masyarakat meninngkat sehingga menggerakkan roda perekonomian yang tadinya kaku.

 

  • Administered price

Dengan tingkat inflasi yang tinggi pemerintah harus lebih bijaksana lagi dalam mengendalikan tingkat harga suatu barang di pasaran. Pengendalian ini bisa dilakukan dengan cara menurunkan dan menaikkan tingkat pajak penjualan bagi para produsen, sehingga dapat mengendalikan tingkat harga yang beredar di pasaran.

 

  • Kebijakan Sektoral

 

Kebijakan sektoral dapat berupa:

 

  • Kebijakan investasi

Ijin investasi yang berbelit-belit dan rumit, menjadi salah satu penyebab rendahnya investasi pihak asing di dalam negeri. Untuk itu, pemerintah perlu memperingan ijin investasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia dan meningkatkan pendapatan per kapita negara ini. Dengan demikian, roda perekonomian akan berjalan lebih baik.

 

  • Infrastruktur

Jika sarana penunjang untuk usaha masih kurang baik, maka minat pihak asing untuk berinvestasi di tanah air pun akan berkrang. Oleh karena itu, pemerintah melalui kebijakan sektorlnya perlu memperbaiki infrastruktur yang masih kurang baik, sehingga pihak asing pun merasa untun dan berminat untuk berinvestasi di Indonesia.

 

  • Sector keuangan

 

Sektor keuangan yang kurang baik pun meningkatkan resiko pihak asing untuk berinvestasi di Indonesia. Mereka tidak akan mau mangambil resiko yang besar dengan berinvestasi di negara yang kondisi keuangannya masih carut marut karena tingkat kerugian yang harus diderita oleh perusahaan asing itu akan besar pula. Untuk itu peerintah harus memperbaiki sector keuangannya terlebih dahulu

 

  • Pasokan dan disribusi barang

Pasokkan barang dagangan dan distribusi barang juga haru berjalan dengan lancer karna jika tidak, hal tersebut akan menghambat kegiatan produksi lainnya. Untuk itu, pemerintah harus memastikan segala sesuatu yang berhubungan denga pasokkan dan distribusi barang tersebut dapat berjalan dengan lancer, sehingga pihak asing tidk akan ragu untuk berinvestasi di Indonesia.

 


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: